Tag Archive | perjuangan

Suara Buruh Migrant tentang pelanggaran HAM di Indonesia

HAM atau Hak Asasi Manusia di peringati setiap 10 desember , tahun ini adalah tahun ke-65 jika dihitung dari tahun kelahirannya sejak 1948 lalu. Dan juga Hari Migran Internasional yang jatuh setiap tanggal 18 desember. Minggu ,8 desember 2013 sekelompok buruh migran ( BMI ) yang tergabung dalam Asosiasi Buruh Migran Indonesia di Hong Kong ( ATKI HK ) menggelar Forum Migrant Speak Out yang bertema “Menguak dosa besar pemerintah terhadap buruh migran”. Dikatakan dalam sambutan acara “Setiap manusia memiliki hak yang sama, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup” Yayan yang juga menjabat sebagai divisi propaganda ATKI HK menambahkan “Forum migran berbicara ini bertujuan untuk mengenalkan ke buruh migran indonesia(BMI) yang sedang berlibur akan HAM itu sendiri dan memetakan lebih jauh apakah kita sebagai rakyat Indonesia sudah terjamin hak-haknya” Forum dimulai pukul 14.00 di lapangan rumput Victoria Park ini dimeriahkan oleh kesenian goyang caesar progresif ala BMI serta menghadirkan korban dan saksi pelanggaran HAM dari segi sosial, ekonomi, buruh pabrik dan migran, pendidikan, kesehatan, hak sipil warga negara.

Selain testimonial korban dan saksi acara speak out ini juga menampilkan kesenian progresif bodymovement yang menggambarkan migrasi terpaksa, dan keadaan nyata buruh migran di negara penempatan, bmi terjerat hutang dan mendapat perlakukan tidak layak , digaji rendah, tanpa perlindungan dan banyaknya aturan yang merugikan BMI. Dalam pidato lain, Ivo selaku ketua panitia penyelenggara mengungkapkan betapa besar dosa pemerintah terhadap rakyat , hampir semua kekayaan alam tidak bisa dinikmati rakyat bahkan rakyatlah yang dijadikan tumbal untuk pembayaran hutang negara. “Tidak lebih dari 2 tahun Indonesia menikmati kemerdekaan setelah ratusan tahun dijajah dengan senjata oleh asing, Indonesia kembali dijajah dengan Cara penguasaan sumber kekayaan Indonesia dalam bentuk perjanjian ekonomi politik seperti Renville dan KMB yang sangat merugikan rakyat. Merubah kemerdekaan menjadi negara setengah jajahan setengah feodal (SJSF)”. Ungkapnya.”Pelanggaran HAM oleh pemerintah melalui aparatnya ketika memberangus Partai Komunis Indonesia tahun 1966 tidak pernah di tindak dalam proses pengadilan yang adil hanya karna persaingan politik sengit, Pun terjadi atas buruh, mahasiswa, atas orang orang yang kritis menentang kekejaman pemerintah dari diculik, dibunuh bahkan hilang tak Ada rimbanya, merampas tanah tanah petani, juga menciptakan ketakutan ketakutan di kalangan rakyat” imbuhnya. Ivo juga mengkaitkan adanya pelanggaran HAM di kalangan BMI sejak dari pra, masa, hingga purna penempatan.

Penahanan dokumen pribadi, pemalsuan dokumen, pemaksaan tandatangan surat-surat, diskriminasi rasial, pembatasan ijin tinggal setelah selesai kontrak, serta penghapusan atas hak memilih. “BMI di eksploitasi dijadikan tumbal krisis dalam negeri, digaji murah, dipekerjakan dengan resiko kerja sangat tinggi, dalam kondisi kotor dan sulit. Namun tidak Ada upaya perlindungan sejati dari pemerintah baik tersirat ataupun tersurat dalam bentuk undang undang” Dengan sesekali menyanyikan lagu perjuangan bersama forum bisa di terima massa dengan santai tapi serius. Ivo juga menekankan betapa pentingnya berorganisasi memperjuangkan hak BMI yg selama ini dirampas, mengundang massa BMI untuk ikut terlibat dalam aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari Migran internasional di central menuju Menuju CGO bersama dengan jaringan, aliansi organsisasi Buruh migran yang Ada di HK. Gerimis pada awal acara tidak menghalangi semangat keluarga ATKI HK dan massa BMI sekitar untuk ikut mendengarkan apa yang disampaikan dalam forum hingga selesai pukul 5 sore.(Acha)

Image

Advertisements

Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan Harapan Buruh Migran Indonesia

Bagi Pekerja Migran Indonesia (TKI) diluar negeri dan para pendukungnya, perayaan Hari Buruh Internasional (1 Mei) atau May Day tahun ini bisa dikatakan sangat istimewa. Pasalnya, pada tanggal 12 April kemarin, pemerintah Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Bagai hujan di tengah kemarau panjang. Perjuangan dan penantian buruh migran selama bertahun-tahun telah menuai hasil.

Perlu diketahui, PBB telah mengesahkan Konvensi (kesepakatan) internasional ini sejak tahun 1990. Diharapkan akan dijadikan panduan bagi seluruh negara pengirim dan penerima untuk meyakinkan pengakuan dan penegakan hak-hak buruh migran yang jumlahnya terus meningkat.

Berdasarkan data dari Organisasi Buruh Sedunia (ILO), jumlah buruh migran kini telah mencapai lebih dari 200 juta orang dan 8 juta diantaranya berasal dari Indonesia. Mereka tersebar di berbagai belahan dunia dan berkontribusi bagi pembangunan negara tujuan dan asalnya. Namun begitu, masih banyak negara yang menolak mengakui hak-hak dasar bahkan mendiskriminasikan buruh migran mulai dari kebijakan hingga perlakuan sehari-hari.

Semua negara diharapkan meratifikasi Konvensi ini dan menggunakannya sebagai panduan untuk membuat peraturan/undang-undang nasional bagi buruh migran. Pemerintah Indonesia sendiri menandatanginya di tahun 2004 tetapi menolak meratifikasi selama 8 tahun.

Berbagai sorotan media Indonesia dan internasional terhadap kondisi TKI diluar negeri mulai dari Ruyati hingga penembakan tiga TKI dari NTB dan gencarnya tuntutan organisasi buruh migran serta para pendukungnya akhirnya berhasil memaksa pemerintah untuk meratifikasi.

Namun adanya ratifikasi tidak serta merta tuntutan-tuntutan organisasi buruh migran akan langsung dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Pengalaman dari negara-negara lain seperti Filipina misalnya, meski telah meratifikasi namun tidak dilaksanakan secara konsekwen. Alhasil nasib buruh migran tidak banyak berubah.

Sikap pembiaran dan perampasan upah TKI harus segera dihentikan

Lalu darimana pemerintah harus berbenah? Tentu dimulai dari Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri (UUPPTKILN) No. 39/2004 yang selama ini terbukti menjerumuskan TKI ke cengkraman calo (PPTKIS dan agen luar negeri).

Ada dua prinsip yang terang salah di dalam undang-undang ini yang harus dirubah.

Pertama, perlindungan dan pelayanan bagi TKI diluar negeri adalah tanggungjawab utama negara. Tetapi kenyataannya, pemerintah melimpahkan semua urusan yang berkaitan dengan TKI sepenuhnya kepada PPTKIS/agen yang memberangkatkan mulai merekrut, mentraining, mencarikan majikan, mengurusi ketika bermasalah diluar negeri hingga kepulangan. Disinilah, PPTKIS/agen yang seharusnya hanya berperan sebagai agen pencari kerja dan sebagai imbalannya berhak memotong gaji tenaga kerja sebesar 1 bulan gaji. Namun kini, mereka diberi tanggungjawab tambahan yaitu melayani dan melindungi TKI diluar negeri, padahal ini jelas tugas negara.

Jalur kontrak mandiri ditutup sehingga memaksa semua calon TKI mendaftar ke PPTKIS untuk bisa bekerja keluar negeri. TKI bahkan tidak berhak memilih apakah diproses PPTKIS atau sendiri. Jika nekad maka dia dikategorikan ilegal. Hingga kinipun, satu-satunya pengiriman TKI menggunakan jalur kontrak mandiri hanya ke Korea dan Jepang lewat sistem G to G.

Karena diberi tugas tambahan untuk “melindungi”, akhirnya PPTKIS/agen memanfaatkannnya untuk memeras TKI berlipat ganda, memanipulasi identitas mereka, mengupah dibawah standar, dan menarik biaya keberangkatan selangit. Maka dari itu, pemerintah harus menghentikan sikap lepas tangannya dan mengambil alih tugas perlindungan dari tangan para calo ini.

Kedua, perlindungan seharusnya diberikan gratis tetapi pemerintah Indonesia justru menggunakannya untuk merampasi upah TKI. Setidaknya TKI dibebani tiga jenis biaya atas nama perlindungan ini:

• Potongan agen dibayar kepada PPTKIS atas nama training
• Biaya asuransi sebesar Rp. 400.000 dibayar kepada perusahaan asuransi, bahkan kini dengan mandatori KTKLN, TKI yang diluar negeri diwajibkan memperpanjangnya setiap 1-2 tahun sekali dan harus membayar lagi
• Dana pembinaan sebesar HK$15 (Rp. 150.000) dibayar kepada pemerintah, katanya akan dipergunakan untuk mengurusi kebutuhan TKI diluar negeri seperti jika dideportasi, mengalami kecelakaan kerja, PHK, dsb

Namun sudahkah TKI menikmati ketiga jenis perlindungan tersebut? Mayoritas pasti menjawab TIDAK.
Ketiga biaya tersebut mempunyai logika sendiri-sendiri. Tetapi TKI tetap tidak menikmati perlindungan seperti yang dijanjikan. Yang terjadi justru sebaliknya, TKI dimarahi PPTKIS/agen jika mengadukan majikannya yang jahat, ketika mengadu ke KJRI malah disuruh kembali ke agennya dan tidak memungkinkan menuntut hak asuransi karena surat asuransi ditahan PPTKIS. Alhasil, TKI harus berjuang sendiri menentukan nasibnya. Jika beruntung bertemu organisasi maka tertolonglah dia dan minimal hak-haknya diperjuangkan.

Lalu dimana letak perlindungan yang dimaksud? Bagi buruh migran, ini hanyalah perampasan upah berkedok perlindungan yang dilegalisasikan UUPPTKILN No. 39/2004 dan bertentangan dengan semangat Konvensi perlindungan buruh migran.

Pelaksanaan konvensi secara konsekwen akan mewujudkan perlindungan sejati

Tentu setelah diratifikasi, buruh migran berhak berharap lebih dari pemerintahnya. Disisi lain, pemerintah harus lebih pro aktif mendengar dan memenuhi tuntutan-tuntutan buruh migran. Langkah awal yang harus dilakukan adalah segera mengganti Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri (UUPPTKILN) No. 39/2004 dengan peraturan baru yang meyakinkan negara bertanggungjawab atas perlindungan buruh migran. Undang-undang ini harus selaras dengan semangat dan isi dari Konvensi PBB ini.

Namun belajar dari negara-negara lain, meratifikasi tidak serta merta pemerintah negara tersebut akan melaksanakannya secara konsekwen. Banyak yang akhirnya diberi julukan “No Action Ratification Only (NARO)” tetapi hak-hak buruh migran tetap saja terlantar.

Dengan semangat May Day kali ini, buruh migran Indonesia harus melanjutkan perjuangan yang selama ini dilancarkan dan terus menuntut hak-hak yang ditiadakan oleh pemerintah. Sejarah telah mencatat perlindungan sejati tidak akan bisa diserahkan begitu saja kepada pemerintah tetapi merupakan hasil perjuangan keras buruh migran itu sendiri untuk mewujudkannya. ###